Mengapa Tujuan Reformasi Belum Tercapai sampai Saat ini?

Saya mengambil topik ini, karena tertarik dengan tugas kelompok di sekolah tadi siang. Mungkin ini memang masalah basi lama, namun saya cukup tertarik. Jadi, saya mohon agar tulisan ini dibaca dan dihargai (kalau bisa sekalian dikomen).

Sepuluh tahun bergulirnya reformasi di negeri ini, ternyata belum menjawab tujuan dari reformasi itu sendiri. Reformasi berjalan hanya untuk slogan belaka, bisa dikatakan NATO (No Action Talk Only). Saya akui, gerakan reformasi di negeri ini kian jauh dari harapan.

Tujuan utama reformasi seperti, pemulihan demokrasi politik, pemulihan demokrasi sosial dan ekonomi sesungguhnya memiliki hakikat untuk mengembalikan perjalanan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Menjatuhkan pemerintahan Soeharto terbatas hanya untuk merubuhkan pemerintahan yang gagal mengembankan amanat UUD 1945 karena tidak amanah dalam menjalankan konstitusi. Penjatuhan Soeharto seharusnya menjadi entry point redemokratisasi bukan malah menjadikan reformasi sebagai penjungkirbalikan, pengaburan dan penguburan tiga pilar utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Rakyat, UUD 1945 dan Negara.

Saat ini, rakyat dalam kondisi terpecah, tanpa kohesi, dan saling menghancurkan. Yang sengsara semakin sengsara tanpa ada pembelaan dari Negara. Atas nama kepentingan rakyat, UUD 1945 dan Pancasila tidak lagi dijalankan secara konsekuen. Amandemen UUD 1945 tidak lebih dari upaya menciptakan kekuasaan tanpa adanya kesejahteraan, keadilan dan kebenaran bagi rakyat. Akibat dari kesemua itu, Negara Indonesia cenderung menjadi negara kekuasaan dari pada menjadi Negara hukum yang memberi keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Selama reformasi berjalan, Laporan Bank Dunia tahun 2006 menyatakan kemiskinan bertambah mencapai 49 persen (108 juta) dari rakyat Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 5,5 %. Sementara laju inflasi pada akhir Desember 2006 dilaporkan mencapai 1, 21 % yang ditandai dengan kenaikan harga sembako antara lain seperti beras medium naik 75 % (dari Rp. 2.851 per kg menjadi Rp 5000 per kg), gula pasir naik 65 % (dari Rp 4.240 menjadi Rp. 7000), tepung terigu naik 31 % (dari Rp 3.659 menjadi Rp. 4.800) dan minyak goreng naik 48 % (dari Rp. 5.178 menjadi Rp 7.500).Intinya, perekonomian dalam masa 10 Tahun reformasi masih rentan terhadap unsur ketidakpastian, baik akibat pengaruh ketidakstabilan politik maupun keamanan.

Bagaimana dengan sisi penegakan hukum? setali tiga uang. Ternyata tujuan Reformasi di bidang Hukum tidak ada yang tercapai. Hukum di negeri ini, pasca reformasi, tidak lebih dari sekedar instrument politik. Lihat apa yang dilakukan para aparat penegak hukum dalam kasus BLBI, hanya sibuk mencari data tanpa adanya tindak lanjut yang pasti.

Kembali kepada hakekat reformasi, maka sudah sepatutnya bangsa ini menuntut adanya kepemimpinan yang orientatif dan berani berbuat dengan tidak lupa kepada semua elemen pro reformasi untuk bersama-sama peduli dengan tujuan reformasi itu sendiri.

P.s :
Untuk para pembaca yang mempunyai opini tentang hal ini, silahkan berkomentar.